Support B.L.T v2.0

Standar

Perubahan paradigma adalah masalah merubah cara pandang kita tentang sesuatu. Pernahkah kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda? Mungkin dengan cara seperti itu maka akan dapat kita temui sesuatu yang mengejutkan. Seorang penjahat mungkin mengira polisi itu adalah orang yang menakutkan dan harus dihindari jika dia tidak mau tertangkap. Dan jika tertangkap mungkin resikonya akan panjang, bisa dipenjara maupun digebuki dulu baru dipenjara *oopps!*. Namun jika kita melihat dari sudut pandang masyarakat luas, polisi bak seorang pahlawan, kinerjanya yang baik membuat masyarakat bisa tidur dengan tenang tanpa kuatir terjadi sesuatu dengan diri mereka maupun harta benda mereka.

Demikian juga kita dalam menanggapi program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kita sering menganggap BLT adalah konsekuensi imbal balik pemerintah kepada rakyatnya, karena seakan-akan pemerintah telah bersalah menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi untuk itu. Jika kita berpikir seperti itu maka pasti kita akan dengan mudahnya berbicara kesalahan program tersebut dan efeknya berujung kepada peniadaan program tersebut. Hal yang seperti ini yang saya rasa tidak begitu tepat. Hal seperti ini cenderung destruktif.

Bagaimana jika kita mengubah sudut pandang kita dengan mengganggap bahwa program BLT adalah program yang seharusnya pemerintah adakan dalam membantu fakir miskin yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya jadi teringat kisah Umar bin Khattab yang memikul sendiri sekarung gandum untuk diberikan pada warganya yang kelaparan. Begitulah kira-kira maksud dari pemerintah saat ini.

Banyaknya pengangguran dan keluarga miskin yang kelaparan membuat pemerintah harus bertanggungjawab secara langsung kepada rakyatnya. Tanggung jawab pemerintah itu berupa program dan bantuan yang disalurkan kepada masyarakatnya. Salah satu program tersebut yang diharapkan dapat dinikmati secara langsung adalah Bantuan Langsung Tunai.

Jadi jika kita mengatakan program ini tidak berhasil, maka harus dihapuskan. dan alihkan saja kembali pada subsidi BBM, maka itu tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat yang dahulu kekurangan dan tidak bisa makan tetap tidak mampu untuk membeli bahan makanan. Subsidi BBM adalah keadilan secara komutatif (glossary) bahkan mungkin juga tidak adil karena konsumen terbanyak dari BBM yaitu masyarakat mampu dan industri. Masyarakat tidak mampu hanya terasa saat ada kenaikan harga karena adanya kenaikan ongkos transportasi.

Tapi jika sekali lagi hal ini tidak diikuti dengan campur tangan spekulan di segala bidang maka tidak akan jauh terasa efek dari kenaikan harga tersebut. Contoh saja harga Tempe naik dari harga Rp1500 menjadi Rp2500 per-buahnya, hal ini merupakan sesuatu yang lucu menurut saya. Karena jika dihitung ongkos produksi dan ongkos angkut, seharusnya kenaikan harga per-unitnya tidak sebesar itu. Katakanlah untuk memproduksi 1 buah tempe ongkos per unitnya Rp1000, maka kenaikan BBM yang 30% hanya mengakibatkan ongkos angkut naik dari Rp2000/sekali angkut menjadi Rp3000/sekali angkut, dan jika katakanlah sehari bisa mengangkut 100 buah tempe maka kenaikan harga tersebut hanya Rp10/tempe. Mungkin anda bertanya, gak cuma ongkos angkut yang naik melainkan harga kedelai, ragi dan bahan baku yang lain. Hal ini masuk akal, tapi jika kita hitung seperti tadi maka yang terjadi adalah kenaikan tersebut adalah kecil per unitnya. Nah disini spekulan yang bermain, menaikkan harga bahan dengan harapan keuntungan yang akan dia peroleh akan berlipat dari harga normal. Banyaknya tangan mengakibatkan juga masing masing tangan mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan prosentase kenaikannya. Hal ini yang membuat jatuhnya ke konsumen mahal. Dan penjual tidak dapat memilih konsumen, yang miskin maupun yang kaya diberi harga yang sama. Nah lagi-lagi keadilan komutatif!

Nah dengan adanya keadilan distributif yang diprogramkan pemerintah ini diharapkan masyarakat miskin dapat menikmati langsung bantuan dari pemerintah itu. Secara teori harusnya banyak masyarakat yang terbantu dengan hal ini.  indonesia  on the move

3 thoughts on “Support B.L.T v2.0

  1. No Pertamax!! BBM mahal soalnya…
    Tapi menerapkan Keadilan distributif itu susah sekali kriterianya…..banyak orang ngaku miskin…

  2. Program BLT lebih bersifat komsumtif walaupun sasarannya tepat ke sasaran (rakyat kecil). Aku lebih setuju jika bentuk bantuannya berupa modal kerja. Namun untuk mewujudkannya bukan perkara yang mudah, perlu model yang benar2 pas agar program tersebut berhasil.

  3. rwidagdo

    @Adis: nah kriteria itu yang harus kita rumuskan ulang.. gimana kalo pake kriteria zakat?
    Peran anda juga disitu juga besar to pak adis? audit pkps bbm hehehe…
    @Sef: pemerintah juga udah ada program PNPM dan KUKM untuk menambah modal kerja masyarakat…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s